Maraknya praktik tukang gigi tanpa izin di Kabupaten Semarang menimbulkan potensi pelanggaran hukum serta risiko kesehatan bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengawasan terhadap praktik tukang gigi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 serta bentuk perlindungan hukum bagi pasien berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan metode kualitatif, melalui wawancara dengan Dinas Kesehatan, organisasi profesi, dan masyarakat, serta studi dokumen regulatif dan kebijakan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengawasan belum berjalan optimal karena masih bersifat reaktif dan terbatas pada tindakan kuratif. Struktur pengawasan yang lemah, tidak efektifnya sanksi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor utama kendala pelaksanaan regulasi. Namun demikian, upaya pembinaan, sosialisasi, dan edukasi hukum menunjukkan perbaikan persepsi publik terhadap pentingnya layanan kesehatan gigi yang legal dan berkualitas. Sebagai solusi, diperlukan penguatan fungsi pengawasan melalui pendekatan preventif, Penutupan semua tukang gigi yang tidak ber izin, serta peningkatan literasi hukum masyarakat guna menjamin perlindungan hak atas kesehatan gigi.