UMKM adalah pilar ekonomi nasional yang ditargetkan “naik kelas” melalui kemitraan, namun dominasi Usaha Besar terutama pada disrupsi ekonomi digital menjadi tantangan serius. Penelitian ini mengkaji ketidakefektifan pengawasan kemitraan UMKM dan mengkaji pengawasan yang efektif terhadap kemitraan UMKM pada era ekonomi digital oleh KPPU. Penelitian ini adalah hukum empiris, dengan pendekatan sosiologi hukum, konseptual, dan perundang-undangan. Data primer bersumber dari KPPU serta studi kasus perkara kemitraan PT STS dengan plasmanya, sementara data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi, penyajian (displai), dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan kemitraan UMKM pada era ekonomi digital oleh KPPU belum efektif, sebagaimana jika dianalisis melalui teori Efektivitas Hukum Anthony Allott, berkaca pada perkara kemitraan PT STS dengan plasmanya membuktikan kegagalan UU UMKM dalam menjalankan fungsi preventif, kuratif, serta fasilitatif dalam menjamin terselenggaranya kemitraan UMKM yang sesuai dengan prinsip dan etika bisnis yang sehat. Dalam menjelaskan pengawasan yang efektif, dapat diwujudkan melalui konsep Pengawasan Panoptikon Michele Foucault, yang menekankan pengawasan hierarkis pada para pihak yang bermitra yang diikuti dengan normalisasi atau kepatuhan para pihak terhadap norma hukum kemitraan UMKM. Selain itu dengan harmonisasi Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang menekankan pada penguatan komponen sistem hukum, seperti penguatan struktur hukum melalui KPPU yang menegakkan hukum, pembaruan substansi hukum yang lebih adaptif dengan ekonomi digital, dan pembentukan budaya hukum yang patuh akan menciptakan sebuah pengawasan yang efektif terhadap kemitraan UMKM pada era ekonomi digital oleh KPPU.