Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penghapusan syarat “bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya” guna memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 telah mendukung tujuan pemidanaan serta keadilan. Selain itu juga untuk mengetahui Bagaimanakah pengaruh Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 terhadap tingkat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi.Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer maupun sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka, lalu dianalisis secara deduktif menggunakan metode silogisme.Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 tidak selaras dengan pemenuhan tujuan pemidanaan terutama sebagai pencegahan umum dan sebagai pencegahan khusus. Tidak terpenuhinya tujuan pemidanaan dalam pelonggaran syarat pemberian remisi dan pembebasan bagi narapidana korupsi berdampak pada tidak terpenuhinya rasa keadilan masyarakat sebagai korban tindak pidana korupsi. Lebih lanjut, setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 angka narapidana korupsi yang menerima remisi umum dari tahun 2021 hingga 2024 kian bertambah.