Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah menemukan rasionalitas pengaturan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) dalam penataan permukiman kumuh di atas tanah aset Pemerintah Kota Surakarta yang berbasis sustainability serta mengetahui penjabaran prinsip sustainability dalam pengaturan ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian berupa data sekunder dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder dihimpun dengan teknik studi pustaka serta dianalisa menggunakan metode silogisme logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar rasionalitas pengaturan HGB di atas HPL dalam penataan permukiman kumuh di atas tanah aset Pemerintah Kota Surakarta adalah asas rechtsverwerking yang memungkinkan masyarakat mengajukan tuntutan pengalihan hak atas tanah terhadap lahan permukiman kumuh sebagai akibat pembiaran yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Tersedianya akses ke aliran listrik dan air menandakan masyarakat telah diberikan harapan dan secara tidak langsung diakui oleh pemerintah, sehingga berdasarkan asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar Pemerintah Kota Surakarta tidak dapat mengusir masyarakat dari tanah asetnya. Penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Hak Menguasai Negara bahwa agar mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dilakukan melalui pendistribusian manfaat tanah berbasis partisipasi masyarakat. Adanya pengabaian asas fungsi sosial hak atas tanah yang tercermin dari tidak dikelolanya tanah aset secara seimbang antara sifat diri dan sifat kolektif menyebabkan masyarakat dapat dengan mudah membangun tempat tinggal di atas tanah aset pemerintah. Pengaturan HGB di atas HPL akan menciptakan penyediaan rumah layak huni yang terjangkau sesuai dengan kriteria indikator 11.1.1(a)SDGs. Kontrol pemerintah melalui perjanjian pemanfaatan tanah menciptakan permukiman yang sustainable serta mendukung tercapainya keadilan ekologis.