Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya tanah sebagai kebutuhan dasar manusia serta kewajiban negara untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam setiap proses pengadaan tanah bagi pembangunan, khususnya dalam proyek strategis nasional. Kasus pengadaan tanah Embung Anak Munting di Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan, terutama terkait keterlambatan pembayaran ganti rugi yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat pemilik tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengadaan tanah dari perspektif Hukum Administrasi Negara serta menilai dampaknya terhadap perlindungan hak kepemilikan tanah dan kondisi sosial masyarakat terdampak. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif, dan berfokus pada pendekatan peraturan perundang-undangan, penelitian ini mengkaji kesesuaian pelaksanaan pengadaan tanah dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya perbedaan dasar hukum yang digunakan oleh instansi yang memerlukan tanah dan instansi pelaksana telah menimbulkan ketidakharmonisan administratif dan menyebabkan ganti rugi tidak diberikan secara penuh dan tepat waktu. Temuan ini mengindikasikan adanya kelemahan koordinasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam implementasi pengadaan tanah oleh pemerintah. Penelitian ini mengimplikasikan perlunya harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi antarlembaga, serta peningkatan mekanisme pengawasan agar perlindungan hak atas tanah dan asas keadilan dapat terwujud dalam setiap pembangunan untuk kepentingan umum.