Penulisan hukum ini untuk menganalisis pengaturan Central Bank Digital Currency (CBDC) dalam pengendalian praktik shadow currency di Indonesia. Praktik ini muncul akibat perkembangan teknologi keuangan digital, khususnya penggunaan cryptocurrency dan stablecoin sebagai alat transaksi di luar sistem pembayaran resmi negara, yang berpotensi melemahkan kedaulatan moneter dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini juga mengkomparasikan pengaturan CBDC di Indonesia dengan e-CNY di China secara terbatas. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif bersifat preskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan CBDC di Indonesia masih bersifat konseptual dan belum didukung kerangka regulasi yang komprehensif. Meskipun telah terdapat dasar hukum, pengaturan tersebut belum optimal dalam mengendalikan shadow currency yang bersifat lintas batas dan digital. Dengan demikian, CBDC berpotensi sebagai instrumen pengendalian, namun efektivitasnya bergantung pada penguatan legal framework yang terintegrasi dan berlandaskan kepastian hukum.