Penelitian ini dilatarbelakangi sengketa medis dalam pelaksanaan informed consent pada perjanjian terapeutik dalam Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Kpn, dimana dokter melakukan tindakan Total Abdominal Hysterectomy (TAH) yang berada di luar cakupan persetujuan awal pasien dengan penjelasan yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis ratio decidendi hakim dalam menafsirkan informed consent serta mengkaji mekanisme hukum ideal penerapan asas konsensualisme dalam melindungi pasien. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan, serta dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan deduktif dan kerangka teori perlindungan hukum, keadilan, serta keadilan berkontrak Eisenberg. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan informed consent dalam praktik TAH masih cenderung formalistik tanpa memastikan pemahaman substantif pasien, sehingga berpotensi mengabaikan asas konsensualisme dan perlindungan pasien, sehingga diperlukan mekanisme hukum yang menekankan informed consent substantif melalui pemberian informasi yang jelas, verifikasi pemahaman pasien, serta penafsiran ketat terhadap pengecualian kondisi darurat.