Mar’atul Hidayah. K6418037. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN DESA BRINGINAN NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Januari 2023.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Partisipasi masyarakat Desa Bringinan dalam implementasi Peraturan Desa Bringinan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia; 2) Faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam implementasi Peraturan Desa Bringinan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu studi kasus, jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan analisis dokumen. Dalam memperoleh validitas data dilakukan triangulasi data antara lain triangulasi sumber dan metode. Analisis data menggunakan model analisis data interaktif.
Simpulan hasil Penelitian: 1) Terdapat dua tahapan dalam pelaksanaan Peraturan Desa (Perdes) Bringinan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perlindungan PMI, tahapan tersebut antara lain pelaksanaan dan evaluasi. Pada pelaksanaan Perdes, pemerintah desa berfokus pada 4 ketentuan Perdes, yaitu (1) Kepatuhan masyarakat terhadap kelengkapan dokumen dan perizinan calon PMI untuk mendapatkan verifikasi perangkat desa. (2) Tentang informasi dan komunikasi di mana PMI wajib menyampaikan perkembangan dan keberadannya kepada pemerintah desa dan keluarganya untuk kepentingan pendataan setelah berada di negara penempatan. (3) Pemberdayaan bagi pekerja migran dan anggota keluarganya yang diimplementasikan dengan adanya pelatihan-pelatihan oleh pemerintah desa. (4) Kesepakatan bersama terkait permasalahan hukum agar melibatkan pemerintah desa. Selanjutnya adalah efektivitas partisipasi masyarakat, menurut tangga partisipasi oleh Arnstein partisipasi masyarakat dalam implementasi Perdes Bringinan termasuk dalam derajat kedua yaitu tokenism dengan kategori consultation atau konsultasi. 2) Partisipasi masyarakat dalam implementasi Perdes Bringinan dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung adalah undang-undang itu sendiri yaitu Perdes tentang Perlindungan PMI, penegak hukum yaitu pemerintah desa yang sudah berusaha agar Perdes dapat terlaksana secara optimal. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah faktor sarana yang belum berjalan dan terpenuhi dengan baik yaitu Komunitas Pekerja Migran Indonesia (KOPI) dan pemerintah desa yang perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh serta membuat program yang tersturktur mengenai bagaimana pelaksanaan Perdes yang efektivitasnya belum berjalan secara optimal, faktor masyarakat itu sendiri utamanya kultur atau budaya yang melekat di masyarakat. Di mana masyarakat masih terbiasa dengan praktik sebelum adanya Perdes dan masih adanya pengaruh dari pihak luar agensi yang mengajak untuk menjadi TKI ilegal dengan iming-iming yang menjanjikan.
Kata kunci: Partisipasi, Masyarakat, Implementasi, Peraturan, Desa.