Penelitian ini membahas implementasi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) pada Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada penguatan kerangka regulasi serta kepastian hukum dalam mendorong percepatan ekosistem kendaraan listrik sebagai instrumen dekarbonisasi sektor transportasi. Dalam konteks kebijakan nasional, pengembangan kendaraan listrik merupakan manifestasi komitmen pemerintah terhadap target bauran energi dan penurunan emisi gas rumah kaca sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundangundangan di bidang energi dan ketenagalistrikan. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis harmonisasi regulasi yang berkaitan dengan pengembangan EBT dan kendaraan listrik, termasuk kebijakan insentif, pengaturan infrastruktur pengisian daya, serta penguatan industri baterai nasional. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual guna menilai konsistensi norma hukum dalam mendukung kepastian hukum dan efektivitas implementasi kebijakan transisi energi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pemerintah telah membentuk kerangka hukum yang progresif dalam mendukung pengembangan kendaraan listrik. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa fragmentasi regulasi, kebutuhan sinkronisasi antar sektor, serta perlunya penguatan regulasi teknis yang lebih komprehensif untuk menjamin keberlanjutan ekosistem kendaraan listrik berbasis EBT. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan yang integratif dan berorientasi pada kepastian hukum guna memastikan tercapainya tujuan transisi energi nasional secara efektif dan berkelanjutan.