Pariwisata merupakan sektor strategis yang memiliki peran fundamental dalam mendorong pengembangan ekonomi daerah, khususnya melalui pemanfaatan potensi budaya dan Pendidikan. Kota Surakarta memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang besar, sehingga berpotensi dikembangkan sebagai destinasi edu culture tourism. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kebijakan kepariwisataan di Kota Surakarta dalam mendorong pengembangan edu culture tourism sebagai instrumen pengembangan ekonomi daerah. Fokus kajian diarahkan pada efektivitas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2016-2026 dan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan didukung data empiris terkait implementasi kebijakan pariwisata di Kota Surakarta. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan teori kebijakan publik untuk menilai keterkaitan antara substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pariwisata di Kota Surakarta secara normatif telah mengakomodasi pengembangan pariwisata berbasis budaya, namun belum secara eksplisit dan komprehensif mengatur konsep edu culture tourism. Implementasi kebijakan masih menghadapi kendala pada aspek infrastruktur, koordinasi antar pemangku kepentingan, serta optimalisasi peran masyarakat lokal. Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan yang lebih integratif melalui penguatan regulasi daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan, pelibatan aktif komunitas budaya, serta pemanfaatan teknologi digital. Dengan strategi tersebut, edu culture tourism dapat berfungsi secara optimal sebagai instrument pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Surakarta.