Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana desersi yang diperiksa secara in absentia, serta untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara desersi waktu damai dengan ketentuan Pasal 196 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Putusan Nomor 60-K/PM.I-03/AU/X/2023. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan metode deduksi silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana desersi secara in absentia telah didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Selain itu, pemeriksaan dan pemidanaan terhadap Terdakwa secara in absentia dalam Putusan Nomor 60-K/PM.I-03/AU/X/2023 tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 196 KUHAP, karena perkara desersi tunduk pada ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dengan demikian, pelaksanaan persidangan secara in absentia dalam perkara tersebut tetap memberikan kepastian hukum dan bertujuan untuk menjaga disiplin serta keutuhan organisasi militer.