Penelitian ini bertujuan untuk meninjau perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 kategori bukan pegawai sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 pada Dokter A yang menerima penghasilan bukan pegawai dari empat instansi kesehatan yang berbeda. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif atas penghasilan riil Dokter A yang diperoleh dari rekapan bukti potong keempat instansi kesehatan pada tahun pajak 2025, yang kemudian dibandingkan secara struktural antara regulasi lama dan terbaru. Hasil penelitian menunjukkan perubahan regulasi mengubah perhitungan kategori bukan pegawai menjadi skema non-kumulatif, yang menjadikan pemotongan PPh Pasal 21 jauh lebih kecil dari regulasi sebelumnya. Kecilnya potongan tersebut berdampak pada lonjakan yang ekstrem nominal PPh Pasal 29 saat perhitungan SPT Tahunan Dokter A yaitu meningkat hingga dua kali lipat. Kesimpulannya yaitu penerapan PMK Nomor 168 Tahun 2023 memiliki kelemahan bagi kategori bukan pegawai dengan penghasilan yang tinggi, sehingga perlu adanya tinjauan ulang dari pemerintah untuk menghindari adanya ketidakpatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.