Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) kepada Wajib Pajak pada tahun 2025 atas tahun pajak 2022 dan 2023. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif dengan data sekunder berupa perhitungan kertas kerja Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab Wajib Pajak menerima SP2DK dikarenakan adanya temuan perbedaan data pada daftar harta antara data Account Representative (AR) dan data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak. Strategi penyelesaian melalui peningkatan omzet pendapatan justru menimbulkan kurang bayar pajak dan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP). Kondisi ini mendorong wajib pajak untuk melakukan upaya administrasi dengan mengajukan permohonan berdasarkan PMK Nomor 118 Tahun 2024. Kondisi ini terjadi karena kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap sistem self-assessment, sehingga diperlukan penyuluhan untuk meningkatkan literasi perpajakan serta mendorong wajib pajak untuk penerapkan perencanaan pajak (tax planning) guna meminimalisir resiko kesalahan pelaporan di kemudian hari.