Maraknya kasus kebakaran oleh korporasi di Indonesia menjadi sebuah permasalahan yang perlu diberi perhatian lebih dewasa ini. Pada tahun 2019, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mendeteksi terdapat 1.211 (seribu dua ratus sebelas) titik panas di Sumatera. Terbanyak terdapat di Provinsi Jambi sebanyak 496 (empat ratus sembilan puluh enam) titik panas, Sumatera Selatan 305 (tiga ratus lima) titik panas, dan Riau sebanyak 258 (dua ratus lima puluh delapan) titik panas. Tahun 2019 tercatat 9 korporasi telah melakukan kelalaian bahkan kesengajaan membakar hutan dan lahan dengan peruntukan pembukaan lahan korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi penerapan sanksi pidana tambahan terhadap korporasi yang melakukan kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menggunakan hasil wawancara berupa pendapat atau pandangan dari perkembangan ilmu hukum. Penerapan sanksi pidana tambahan diterapkan berdasarkan Pasal 119 UU 32/2009. Dengan optimalnya penerapan sanksi pidana tambahan diharapkan kemungkinan pelaku usaha atau korporasi untuk melakukan tindak pidana kembali lebih kecil dan sebagai salah satu bentuk menjaga lingkungan hidup.

Kata kunci: Kebakaran Hutan, Korporasi, Hukum Pidana