Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pemberatan pidana terhadap pelaku dalam tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak, alasan mengapa pelaku perlu dijatuhi pidana yang lebih berat, serta penerapan pemberatan pidana dalam putusan pengadilan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, serta wawancara dengan hakim sebagai bahan penunjang. Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif dengan metode silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah mengatur pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana seksual terhadap anak melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Pemberatan pidana dapat diterapkan karena hubungan keluarga antara pelaku dan korban, kedudukan pelaku sebagai pendidik atau pengasuh, korban lebih dari satu orang, akibat serius terhadap korban, pengulangan tindak pidana, serta pidana tambahan atau tindakan tertentu. Pelaku perlu diperberat karena anak merupakan korban yang rentan, tindak pidana seksual terhadap anak menimbulkan dampak fisik dan psikis yang serius, serta dalam banyak perkara pelaku menyalahgunakan relasi kuasa dan kepercayaan terhadap korban. Penerapan pemberatan pidana dalam putusan pengadilan menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan status residivis, tetapi juga memperhatikan hubungan pelaku dengan korban, penyalahgunaan kepercayaan, relasi kuasa, frekuensi perbuatan, jumlah korban, dampak terhadap korban, dan tujuan perlindungan anak. Dengan demikian, pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana seksual terhadap anak merupakan hasil penilaian menyeluruh terhadap keadaan yang memberatkan dalam perkara konkret, sehingga pemidanaan dapat lebih proporsional, memberikan efek jera, mencegah pengulangan tindak pidana, dan memberikan perlindungan yang optimal bagi anak sebagai korban.