Aufaiz Dzulfaqor Ro’id, 2025, S362408019. Harmonisasi Regulasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Predicate Crime Penipuan, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret. Pelaksanaan restitusi bagi korban tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan predicate crime penipuan di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan normatif dan implementatif akibat fragmentasi regulasi, lemahnya mekanisme eksekusi, serta dominasi pendekatan state-oriented dalam penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif terhadap hak korban dan realisasi pemulihan kerugian dalam praktik peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan restitusi dalam hukum positif Indonesia, mengkaji harmonisasi norma hukum nasional dengan standar internasional, serta merumuskan penguatan regulasi restitusi guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi korban TPPU. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pengaturan restitusi dalam hukum nasional telah mengakui hak korban melalui berbagai peraturan perundang-undangan, namun implementasinya belum efektif karena adanya disharmonisasi regulasi dan belum optimalnya perlindungan korban. Kedua, standar internasional seperti Deklarasi PBB Tahun 1985, UNTOC 2000, UNCAC 2003, dan FATF mengembangkan pendekatan victim-oriented yang menempatkan negara sebagai penjamin pemulihan korban dan pengembalian aset hasil kejahatan. Dengan begitu, harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional diperlukan melalui integrasi regulasi, penguatan mekanisme asset recovery, pembentukan dana kompensasi negara, serta optimalisasi peran aparat penegak hukum dan LPSK. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa harmonisasi norma hukum nasional dan standar internasional merupakan langkah penting untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada korban serta menjamin pemulihan hak korban secara efektif, cepat, dan berkeadilan.