Tanah memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap peralihan hak atas tanah harus menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Namun dalam praktik pengadilan, pembeli tanah yang beritikad baik tidak selalu memperoleh perlindungan hukum ketika peralihan hak tersebut dibatalkan melalui putusan pengadilan. Tujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3507 K/Pdt/2023 yang membatalkan peralihan hak atas tanah serta menganalisis perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik atas pembatalan peralihan hak tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian doctrinal research yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis menggunakan metode silogisme deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3507 K/Pdt/2023 didasarkan pada fakta bahwa hubungan hukum yang melatarbelakangi peralihan hak atas tanah merupakan perjanjian hutang piutang yang diselubungkan dalam bentuk jual beli. Hubungan hukum tersebut dinilai tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata sehingga mengakibatkan peralihan hak atas tanah batal demi hukum. Perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik dalam putusan tersebut belum terwujud secara optimal. Meskipun pembeli telah memenuhi kriteria pembeli beritikad baik sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, status tersebut tidak cukup untuk mempertahankan hak atas tanah yang diperolehnya. Perbandingan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2949 K/Pdt/2016 menunjukkan adanya perbedaan penerapan perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik yang berdampak pada kepastian hukum. Dalam kondisi demikian, perlindungan hukum yang masih dapat diberikan kepada pembeli beritikad baik lebih diarahkan pada pemulihan kerugian sebagai bentuk perlindungan hukum represif.