Penelitian ini bertujuan menganalisis penyebab, proses penyelesaian, dan peran konsultan pajak dalam kasus Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang diterima CV A. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara dan dokumentasi dari Konsultan X. Hasil penelitian menunjukkan rendahnya kepatuhan material CV A tercermin dari pelaporan SPT Masa PPN secara nihil, kesalahan klasifikasi biaya sewa pada SPT Masa PPh Pasal 15, serta kewajiban PPh Pasal 23 dan koreksi fiskal yang belum dipenuhi. CV A membayar total potensi pajak sebesar Rp127.460.458 sesuai perhitungan konsultan X, lebih rendah Rp123.096.455 dibanding simulasi sesuai regulasi sebesar Rp250.556.913, sehingga masih mengandung risiko fiskal residual. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem cadangan data dan rekonsiliasi rutin antara SPT Masa dan SPT Tahunan guna memperkuat kepatuhan material dan mencegah ketidaksesuaian lintas SPT yang memicu SP2DK.