Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan komitmen Uni Eropa dalam pemenuhan prinsip non-refoulement terhadap krisis pengungsi di Yunani khususnya pasca insiden kebakaran di Kamp Moria, Yunani. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan berpacu dari 1. Perjanjian internasional, seperti: a) Konvensi Tentang Status Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol Tentang Status Pengungsi Tahun 1967;
b) European Convention on Human Rights (EHCR), c) Statuta UNHCR, d) Universal Declaration on Human Rights (UDHR); 2. Prinsip Hukum Internasional yaitu non refoulement principle; serta keputusan pengadilan atau judicial decision dan doktrin.. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik studi kepustakaan (library research) selanjutnya dianalisis menggunakan metode penalaran induktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi krisis pengungsi di Yunani khususnya pasca kebakaran di Kamp Moria begitu memprihatinkan dan tidak kunjung membaik, pengungsipun terancam pengusiran kembali atau refoulement. Dalam mengatasi krisis pengungsi yang terjadi di Yunani, Uni Eropa telah berupaya mengeluarkan kebijakan dan keputusan baik sebelum dan sesudah terjadinya insiden kebakaran, namun kebijakan yang dilakukan belum dilaksanakan secara optimal dikarenakan peraturan dari kebijakan yang terkesan masih ambigu dan tidak tegas sehingga masih banyak negara- negara anggota UE yang tidak berpartisipasi. Saran dari penulis adalah UE masih harus melihat kembali secara adil dan tegas setiap keadaan dari negara- negara anggota dalam menciptakan kebijakan-kebijakan sehingga antar negara anggota dapat memiliki solidaritas yang tinggi dalam mencapai tujuan yang sama yaitu menangani krisis pengungsi, khususnya di Yunani.

Kata Kunci: Hukum Pengungsi, Krisis Pengungsi di Yunani, Prinsip Non-refoulement,Uni Eropa