Dina Ayu Rizky Tirtyasmara. S352008009. Penyelesaian Tanah Terlantar untuk Mewujudkan Reforma Agraria pada PT Swarna Nusa Sentosa di Kabupaten Bangka Selatan (Studi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 126 PK/TUN/2016). 2023. Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan alasan penetapan tanah terlantar pada PT Swarna Nusa Sentosa oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dibatalkan berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 126 PK/TUN/2016 dan merumuskan penetapan tanah terlantar yang ideal pada PT Swarna Nusa Sentosa oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar mempunyai kepastian hukum dalam rangka mewujudkan reforma agraria.

Penelitian ini termasuk penelitian normatif (doctrinal) sedangkan dari sifatnya termasuk penelitian preskriptif. Pengumpulan bahan hukum menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik analisis menggunakan pola deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: Pertama, bahwa alasan penetapan tanah terlantar pada PT Swarna Nusa Sentosa oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dibatalkan berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 126 PK/TUN/2016 karena adanya cacat prosedural. Dalam proses penetapan tanah terlantar tidak memenuhi syarat formal pembuatan keputusan tata usaha negara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu cacat hukum dalam hal prosedural dan harus dibatalkan. Kedua, penetapan tanah terlantar yang ideal pada PT Swarna Nusa Sentosa oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar mempunyai kepastian hukum dalam rangka reforma agraria adalah dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang sifatnya formal dan materiil secara cermat sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam penertiban tanah terlantar, selanjutnya adanya pengaturan kembali melalui pembaharuan peraturan tentang penegakan tanah terlantar serta implementasi yang sesuai dengan peraturan yang diharapkan dapat mewujudkan pemerataan sosial, ekonomi, kesejahteraan rakyat, dapat meningkatkan kualitas lingkungan. Sebagai perbaikan regulasi pemerintah dalam penegakan tanah terlantar sehingga kedepannya dapat mewujudkan penetapan tanah terlantar yang ideal dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.