Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh PSAK 109 (Instrumen Keuangan), PSAK 115 (Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan), dan PSAK 116 (Sewa) terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor properti dan real estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019–2024. Kinerja keuangan diproksikan dengan Current Ratio (CR), sedangkan variabel independen diukur menggunakan rasio Cadangan Kerugian Kredit terhadap Total Aset (PSAK 109), variabel dummy periode setelah implementasi (PSAK 115), serta rasio Aset Hak Guna terhadap Total Aset (PSAK 116). Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan model Random Effect Model (REM) yang diestimasi menggunakan metode Generalized Least Squares (GLS), dengan menganalisis 270 observasi yang berasal dari 45 perusahaan sektor properti dan real estat yang memenuhi kriteria penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSAK 109 dan PSAK 116 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan PSAK 115 tidak berpengaruh signifikan terhadap Current Ratio. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan wajib model pencadangan Expected Credit Loss (ECL) yang bersifat forward-looking serta pengakuan liabilitas sewa dan aset hak guna di dalam laporan posisi keuangan merupakan faktor utama yang menyebabkan penurunan likuiditas jangka pendek pada perusahaan sektor properti di Indonesia. Sebaliknya, PSAK 115 tidak memberikan pengaruh yang signifikan karena waktu pengakuan pendapatan yang dapat mengalami percepatan maupun penundaan cenderung saling menyeimbangkan di antara perusahaan yang memiliki siklus konstruksi yang berbeda. Kesimpulannya, penurunan kinerja likuiditas yang dilaporkan pada industri properti dan real estat lebih disebabkan oleh perubahan struktural dalam standar akuntansi daripada penurunan fundamental bisnis yang sesungguhnya. Oleh karena itu, investor dan kreditor perlu menginterpretasikan kembali nilai Current Ratio pada era pasca-konvergensi IFRS, mengingat rasio tersebut telah dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan kebijakan akuntansi