Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja berdampak langsung pada pengelolaan anggaran daerah, termasuk di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Temanggung selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penerapan kebijakan efisiensi, pos belanja yang terdampak beserta besarannya, serta dampaknya terhadap program, pelayanan publik, dan capaian kinerja BPKPAD Kabupaten Temanggung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan efisiensi berjalan melalui mekanisme berjenjang mulai dari TAPD hingga perubahan DPA melalui SIPD. Efisiensi berdampak signifikan pada belanja operasi dan belanja modal, dengan belanja modal mengalami efisiensi penuh. Penundaan pembayaran rapel kenaikan gaji PNS mencerminkan kendala nyata yang dirasakan pegawai di BPKPAD Kabupaten Temanggung. Kebijakan efisiensi anggaran menimbulkan tekanan pada kapasitas operasional dan kesejahteraan pegawai yang memerlukan adaptasi cukup besar, meski capaian IKU secara umum masih dapat terpenuhi.