Hafidz Anugerah Dewandaru, 2023, S352008017, AKIBAT HUKUM AKTA NOTARIS YANG TIDAK SESUAI DENGAN ASPEK FORMAL PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) (Studi Putusan Perdata No.28/Pdt.G/2022/PN.Krg). Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji pertanggungjawaban Notaris terhadap pembuatan Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli dalam prespektif Undang-Undang Jabatan Notaris serta menganalisis dan mengkaji akibat hukum Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli dalam prespektif Hukum Pidana sesuai dengan (Studi Putusan perdata no.28/pdt.G/2022/PN.Krg). Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Metode Pendekatan Secara Normatif, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang memuat asas demokrasi ekonomi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Jabatan Notaris, Bahan hukum primer sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu terdiri atas peraturan perundang – undangan, antara lain : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang – Undang Jabatan Notaris. Hasil Penelitian ini akta tidak memenuhi aspek – aspek formal yaitu adanya klausul kosong, objek yang diperjanjikan tidak halal dan tidak ada kesesuaian antara kebenaran formal dengan kebenaran material. Akibatnya, akta tersebut dapat terdegradasi menjadi akta dibawah tangan atau batal demi hukum. Bagi Notaris yang membuatnya dapat dikenai sanksi kode etik dan bahkan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan pasal  372 KUHP. Pemenuhan aspek formal dan kesesuaian antara kebenaran formal dan material merupakan syarat mutlak dalam pembuatan akta Notaris.