Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta kerja) melahirkan perseroan jenis baru yaitu perseroan perorangan. Tujuan dari tesis ini adalah, pertama mengkaji dan menganalisis bentuk tanggung jawab yang diemban oleh pemegang saham dalam persero perorangan, kedua mengkaji dan menganalisis dimana dan bagaimana potensi tindak pidana pencucian uang dapat masuk dalam perseroan perorangan. Jenis penelitian dalam tesis ini ialah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundangan-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel serta dokumen yang berkaitan dengan substansi penelitian. Hasil penelitian dari tesis ini yang pertama pemegang saham melalui RUPS adalah alat perlengkapan perseroan. Pasal 1 butir 4 UU PT menjelaskan bahwa RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar. Kedua, mengacu dari tahapan dalam pencucian uang (integration), faktor yang digunakan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang, dan hasil riset yang telah dilakukan oleh badan riset, maka dapat dilihat bahwa korporasi dalam hal ini perseroan perorangan bisa menjadi tempat yang potensial untuk melakukan pencucian uang. Kesimpulan yang dihasilkan dari tesis ini adalah faktor yang digunakan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang, tahapan dalam pencucian uang, dan hasil riset yang telah dilakukan oleh badan riset, maka dapat dilihat bahwa korporasi menjadi tempat yang sering digunakan dan cukup mudah untuk menjadi sasaran pencucian uang, ditambah adanya unsur pemisahan harta dalam bentuk perseroan perorangan.