Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum administrasi terhadap anggota TNI AD yang melakukan desersi di lingkup Kodim 0733 BS/Semarang, serta hambatan dalam penegakan hukum administrasi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Teknik pengumpulan data adalah dengan studi kepustakaan dan wawancara. Instrumen penelitian adalah berupa Putusan Pidana Militer Nomor: 33-K/PM.II-10/AD/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Militer Semarang dan Putusan Administrasi Militer Nomor Kep/III/2019 yang dikeluarkan oleh Kodim 0733 BS/Semarang. Teknis analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode silogisme dengan pola pemikiran deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan. Bahwa pertama, salah satu anggota TNI AD yang melakukan desersi di lingkup Kodim 0733 BS/Semarang yaitu Serma Untung Kuworo Yunianto setelah mendapat sanksi pidana militer dan telah selesai menjalani hukuman sesuai dengan putusan hakim militer yang telah berkekuatan hukum tetap setelah itu mendapatkan dan harus menjalani sanksi administrasi guna menegakkan asas keadilan untuk prajurit/anggota lain yang tidak melakukan pelanggaran di Satuannya yang telah ditetapkan oleh Komandan Satuan selaku Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum), sanksi administrasi yang diberikan yaitu berupa dalam hal pendidikan ditundanya mengikuti pendidikan Diktukpa selama 5 (lima) periode pendidikan, dalam hal pangkat ditundanya kenaikan pangkat selama 30 (tiga puluh) bulan atau 5 (lima) periode terhitung mulai tanggal 01-04-2019 s/d -01-04-2021, hal itu telah sesuai dengan Keputusan Kasad Nomor Kep/75/II/2016 yang mengatur tentang Sanksi Administrasi bagi Militer di Lingkungan TNI AD yang Melakukan Pelanggaran. Kedua, Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Staf Kodim 0733 BS/Semarang yang pada intinya menyatakan bahwa faktor yang menjadi penghambat dalam proses penegakan sanksi administrasi terhadap kasus desersi yang dilakukan oleh Serma Untung Kuworo Yunianto yaitu masih kurangnya pemahaman prajurit akan terjadinya kesalahan dalam hal penghitungan jenis dan lamanya sanksi administrasi serta kemungkinan kesalahan prosedur administrasi.

Kata kunci: sanksi administrasi, anggota TNI, tindakan desersi