Nasyabila Amelia Wahyudi. 2023. E0019308. ANALISIS LEMBAGA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI INDEPENDEN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama urgensi pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi Independen di Indonesia yang ditinjau dari sisi filosofis, sosiologis, yuridis, dan perbandingan dengan negara lain. Kedua, menggali mengenai konsep ideal Lembaga Perlindungan Data Pribadi Independen menurut perspektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan, instrumen penelitian berupa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi mempunyau urgensi yang tinggi dengan tujuan agar senantiasa bersikap adil dalam memberikan pengawasan terhadap para pengendali dan prosesor data pribadi yang terdiri dari pihak individu, swasta, badan publik, dan organisasi internasional. Kedua, Bentuk ideal Lembaga Perlindungan Data Pribadi menurut perspektif UU PDP adalah menggunakan bentuk Independent Regulatory Boards and Commissions (IRBCs) untuk mendukung penegakan hukum perlindungan data pribadi yang adil khususnya kepada Prosesor dan Pengendali Data terdiri dari individu, swasta, badan publik, dan organisasi internasional. Namun melihat amanat pembentukan yang tertuang dalam UU PDP, Lembaga Perlindungan Data Pribadi Independen belum dapat sepenuhnya memenuhi kriteria Independent Regulatory Boards and Commissions (IRBCs) karena sesuai dengan Pasal 58 Ayat (4) UU PDP Lembaga PDP bertanggung jawab kepada Presiden sehingga masih terpengaruh oleh kekuasaan eksekutif yaitu Presiden.