Penelitian ini dalam rangka penulisan hukum (penyusunan skripsi) untuk mengetahui dan menganalisis dampak inkonsistensi kebijakan hilirisasi hasil tambang terhadap pelaksanaan prinsip itikad baik dalam kontrak karya perusahaan pertambangan nikel di Indonesia serta menganalisis akibat hukum yang timbul dari kebijakan hilirisasi nikel terhadap kegiatan ekspor impor nikel di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif hukum. Menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach) dengan bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme melalui pola pikir deduktif.

Hasil penelitian diperoleh temuan bahwa inkonsistensi kebijakan peningkatan nilai tambah berupa relaksasi larangan ekspor dalam Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2017 dan Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018. Inkonsistensi kebijakan membuat perusahaan kontrak karya yang beritikad baik untuk membangun smelter dalam rangka mendukung peningkatan nilai tambah nikel terhambat karena terkendala waktu, biaya pembangunan dan operasional serta ketersediaan bahan baku. Peningkatan nilai tambah yang diatur dalam Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019 juga mengakibatkan adanya gugatan dari Uni Eropa terhadap larangan ekpor bijih nikel yang dinilai melanggar Pasal XI:1 (GATT) 1994 meskipun larangan tersebut dilakukan untuk menjaga keterbatasan jumlah cadangan nikel nasional dan menerapkan Good Mining Practice.