Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas serta faktor pendukung dan faktor penghambat dari pelarangan cantrang yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif dan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah efektivitas dari Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 masih belum efektif, yaitu dengan banyaknya nelayan yang menggunakan alat tangkap cantrang dan dapat dilihat dari kesesuaian antara surat yang digunakan dengan hasil tangkapan yang diperoleh nelayan. Selain itu, penegakan hukum di wilayah perairan yang masih terbatas oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang membuat penegakan hukum tidak berjalan secara menyeluruh. Faktor pendukung efektivitas Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 adalah faktor hukumnya, faktor sarana fasilitas, dan faktor masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya seperti kurangnya sumber daya manusia, terbatasnya kewenangan jarak operasi laut, kesadaran masyarakat mengenai hukum yang rendah, kurangnya sosialisasi oleh penegak hukum secara menyeluruh, serta kurangnya pengawasan.