Paradoks antara otonomi daerah dengan kebijakan regionalisasi berdampak besar pada model mekanisme kerjasama antardaerah. Dalam dunia literasi administrasi publik, kelembagaan kerjasama antardaerah berkembang dan dikenal dengan analisis Intergovernmental Network. Berbagai penelitian mengenai model ini banyak membahas mengenai pengaplikasiannya pada isu bencana alam. Pada penelitian ini, peneliti memberikan perhatian lebih pada sektor kepariwisataan. Sektor kepariwisataan tidak dapat berjalan dengan mengambil paradigma otonomi daerah sebagai acuannya. Sektor kepariwisataan berkembang dengan adanya pemikiran terbuka tentang kerjasama antardaerah yang saling berhubungan. Ini menjadi sangat penting untuk diteliti karena kepariwisataan juga menjadi pendongkrak pendapatan nasional maupun pendapatan daerah. Secara khusus masalah yang diangkat adalah Forum Pariwisata Soloraya. Variabel fokus kajian model Intergovernmental Network pada penelitian ini adalah pola jaringan dan struktur kelembagaan. Dimensi pola jaringan terdiri atas (i) Anggota jaringan, (ii) Inisiatif aksi, (iii) Kesetaraan kedudukan; sedangkan dimensi struktur kelembagaan terdiri atas (i) struktur (posisi dan peran). Metode penelitian ini menggunakan deskriptif, mengambil sampel dengan cara purposive dan menganalisis hasil wawancara, dokumentasi, catatan lapangan menggunakan teknik analisis data dari Milles and Huberman. Hasil penelitian menunjukan Forum Pariwisata Soloraya terbentuk bukan dari unsur kesadaran bersama seperti esensi model Intergovernmental Network, tetapi karena mendapat tekanan dari pusat melalui perubahan kebijakan otonomi dan kebijakan kelembagaan kepariwisataan yang mendorong adanya regionalisasi. Anggota yang hanya terdiri dari asisten bidang terkait memahami pentingnya kerjasama namun belum mampu menjadi penggerak. Kesalahan awal dari inisiasi ini membuat anggota berpersepsi bahwa forum merupakan perangkat yang harus dibentuk dan mereka menangkap tugas pengelolaan atas pelaksanaan kerja sama adalah pihak daerah sebagai eksekutor. Ditemukan juga adanya persepsi anggota forum yang secara tidak sadar dikendalikan oleh sistem birokrasi yang memberikan konsekuensi adanya jarak antara forum dengan masyarakat dan stakeholder lain. Kondisi ini mengarah pada pola jaringan forum bersifat tertutup terpusat. Struktur kelembagaan belum terbentuk secara jelas. Anggota yang ada tidak dapat menjalankan fungsinya membentuk mekanisme kerja yang terstrukur. Hal ini diakibatkan oleh anggota yang sering berganti sesuai karir pejabat struktural dinas dan perbedaan prioritas masing-masing dinas yang menaungi. Rekomendasi utama penelitian ini adalah forum pariwisata disusun dengan pola jaringan yang lebih mirip dengan anti periferal, dan struktur kelembagaan mengadopsi mekanisme bentuk regional management.

Kata kunci : Otonomi daerah, regionalisasi, Intergovernmental Network, kelembagaan,     pariwisata