Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan ruislag tanah kehutanan di\ Kabupaten Wonogiri agar menjadi hak milik warga. Tujuan lainnya yakni mengetahui\ penyebab terhambatnya proses ruislag tanah kehutanan menjadi hak milik warga di Kabupaten Wonogiri dalam rangka reforma agraria dan akibat hukum yang ditimbulkan dari hambatan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian normatif dengan sifat penelitian preskreptif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundangundangan dan pendekatan konseptual dengan mengacu pada studi kasus pelaksanaan ruislag tanah di Kabupaten Wonogiri. Dengan menggunakan metode ini, mengartikan bahwa bahan-bahan hukum didapat melalui studi kepustakaan yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan ruislag tanah kehutanan dilakukan oleh Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang mewakili masyarakat Dusun Ngroto dengan kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani dan tanah masyarakat milik korban longsor sebagai objeknya. Proses ruislag tanah ini belum selesai karena memerlukan adanya alih fungsi dan pelepasan kawasan hutan. Hambatan lainnya berupa ketidaktepatan pengajuan permohonan yang seharusnya ditujukan kepada Menteri Kehutanan justru ditujukan kepada Perum Perhutani, masalah kurangnya komunikasi yang intensif, kendala dalam melakukan reboisasi tanah pengganti yang akan dihutankan, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat serta belum adanya pelepasan dan alih fungsi kawasan hutan. Hal ini tentu berakibat pada tidak dapat dilakukannya pendaftaran tanah pada kawasan hutan hasil ruislag tanah oleh warga, hak atas tanah tidak memiliki bukti kepemilikan yang jelas sehingga menyebabkan tidak adanya kepastian hukum mengenai hak atas tanah yang menjadi objek ruislag tanah yang tentu menghambat reforma agraria, serta tidak dapat dilakukan tata batas kawasan hutan.