Penelitian ini berlandaskan teori implementasi yang dikemukakan oleh Charles O. Jones dalam Widodo (2012: 89) untuk menganalisis implementasi dan faktor-faktor yang menjadi penghambat. Teori ini terdiri dari tahap-tahap implementasi yaitu: Tahap interpretasi, tahap pengorganisasian dan tahap aplikasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai cara untuk mengumpulkan data. Penelitian ini berlokasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta. Sumber data pada penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder dengan model analisis interaktif Miles dan Huberman dalam H.B Sutopo (2002: 113) yang terdiri dari 3 komponen utama yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan dan verifikasi.
Dari penelitian yang dilakukan dan data telah diolah dihasilkan bahwa implementasi JAKEVO dilakukan melalui tahapan-tahapan yang dikemukakan oleh teori implementasi Charles O. Jones yaitu 1) Tahap interpretasi yang terdiri dari kegiatan penjabaran Kebijakan Publik ke Teknis Operasional, sosialisasi kepada pelaksana dan sosialisasi kepada masyarakat. 2) Tahap pengorganisasian yang terdiri dari kegiatan penetapan pelaksana, penetapan sumber daya, penetapan manajemen pelaksana, penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP). 3) Tahap Aplikasi yang terdiri dari kegiatan peluncuran JAKEVO dan operasional JAKEVO. Kemudian faktor-faktor yang menghambat implementasi JAKEVO yaitu faktor sumber daya sarana dan prasarana pada tahap pengorganisasian yang dimiliki karena masih sering terjadi gangguan jaringan, server dan penyimpanan. Faktor sosialisasi kepada masyarakat dalam tahap interpretasi karena masih banyaknya masyarakat yang kesulitan dalam menggunakan JAKEVO. Rekomendasi yang diberikan yaitu menyiapkan sumber infrastruktur yang memadai, menyediakan layanan sosial media yang interaktif dan pemberian informasi yang rinci dan spesifik pada masing-masing jenis perijinan.

Kata Kunci: Implementasi, JAKEVO, Kebijakan, Pelayanan Publik