Upaya Indonesia untuk meningkatkan kesetaraan gender masih terkendala di banyak bidang, terutama di bidang politik yang memiliki tingkat kesetaraan gender terendah. Penerapan kebijakan penganggaran yang ramah gender dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk mencapai kesetaraan gender melalui alokasi sumber daya yang lebih merata. Anggota DPRD dapat berpartisipasi dalam mekanisme politik anggaran untuk memastikan alokasi anggaran yang lebih adil dan merata untuk semua masyarakat dan mendorong kesetaraan gender. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui kecenderungan anggota DRPD pria dan anggota DPRD wanita terhadap isu ramah gender, mengklasifikasikan isu ramah gender pada fungsi penganggaran DPRD, mengetahui bidang-bidang yang termasuk dalam usulan program yang disampaikan oleh anggota DPRD. Teori penelitian yang digunakan yaitu social relations approach dan conflict theory. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik analisis data berupa analisis isi (content analysis). Sumber data penelitian yaitu sumber data sekunder dengan Teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi. Dokumen yang dianalisis terdiri dari risalah-risalah rapat paripurna terkait rancangan anggaran daerah di Kabupaten Magetan. Peneliti menggunakan NVivo sebagai alat bantu analisis kualitatif. Hasil penelitian terdiri dari tiga poin utama. Pertama, Penelitian ini menunjukkan bahwa anggota DPRD pria juga memiliki kecenderungan sensitif terhadap isu ramah gender. Hal ini berdampak besar pada kebijakan yang telah dibuat. Seperti telah disampaikan sebelumnya, bahwa partisipasi wanita di perpolitikan Indonesia masih rendah. Pria yang memperhatikan isu ramah gender serta menuangkannya dalam kebijakan-kebijakan yang berpengaruh di masyarakat dapat mendorong praktik ramah gender. Kedua, isu ramah gender yang sering muncul dalam rapat paripurna yaitu isu netral gender, disusul dengan isu-isu redistributif gender, sedangkan isu spesifik gender jarang diangkat. Secara menyeluruh, hal ini merupakan bentuk kesadaran anggota DPRD terhadap pentingnya isu ramah gender dalam pembentukan kebijakan, khususnya pada fungsi penganggaran. Ketiga, topik yang diangkat mencakup bidang sosial, bidang ekonomi, dan bidang kesehatan. Baik pria maupun wanita memperhatikan isu sosial dan isu ekonomi masyarakat. Anggota DPRD pria maupun anggota DPRD wanita ditunjukkan memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai interaksi antara gender dan penerapannya pada isu sosial, ekonomi, dan kesehatan sehingga isu ramah gender yang diangkat dapat menangkap isu-isu yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan mengangkat isu-isu ramah gender dalam kebijakan publik, maka DPRD telah menunjukkan keterwakilannya terhadap kepentingan warga negara yang kompleks dan beragam.