Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait dampak terhadap demokrasi di Indonesia atas dilantiknya anggota TNI aktif menjadi Pejabat Kepala Daerah. Hal ini dapat terjadi akibat dari habisnya masa jabatan dari kepala daerah sebelumnya dan regulasi yang belum mengatur terkait mekanisme penunjukan kepala daerah yang demokratis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer yang diperoleh dari berbagai regulasi perundang-undangan di Indonesia, serta bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai berkas tulisan pendukung ilmiah lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum pada penulisan ini dilakukan dengan cara menganalisis regulasi perundang-undangan terkait pemilihan kepala daerah yang terdapat legalitas dari pengangkatan pejabat kepala daerah, peraturan terkait ASN, peraturan militer serta melalui melalui studi berbagai dokumen kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian hukum ini bersifat kualitatif dan digabungkan dengan menggunakan metode deduksi silogisme. Sehingga, berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa secara hukum pengangkatan anggota TNI aktif tidak dibenarkan berdasarkan Undang-undang. Anggota TNI aktif diperbolehkan menjadi pejabat sipil ketika telah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif. Sehingga, diangkatnya anggota TNI aktif seperti pada contoh kasus di Kabupaten Seram Bagian Barat akan mempengaruhi Demokrasi di Indonesia karena menihilkan kedaulatan rakyat. Kebijakan ini melanggar prinsip keterbukaan, partisipasi rakyat, kebebasan/persamaan dan kontrol dari rakyat.