Kemajuan teknologi yang semakin pesat turut mendorong Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan proses transformasi menuju e-government. Dengan dikeluarkannya INPRES No.3/2003 tentang Kebijakan dan Srategi Nasional Pengembangan E-Government menjadi dasar bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk menerapkan teknologi informasi dalam sistem pelayanannya berupa e-channel BPJSTK. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi e-government dalam e-channel BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Surakarta dan faktor apa saja yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data melalui data primer berdasarkan hasil wawancara dan data sekunder berdasarkan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan untuk validitas data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data dilakukan dengan model analisis interaktif menurut Miles dan Huberman.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-government dalam e- channel BPJSTK dilakukan dalam 3 tahapan: pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi. Ketiga tahapan sudah dipatuhi pelaksana kebijakan meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan hambatan. Faktor yang mendukung maupun menghambat: 1) Standar dan sasaran kebijakan; 2) Sumberdaya manusia dan peralatan sudah cukup memadai; 3) Komunikasi: kebijakan belum tersampaikan secara merata ; 4) Struktur birokrasi; pihak implementor belum memiliki SOP tertentu; 5) Disposisi pelaksana: kecenderungan komitmen implementor dengan mencari solusi pada kendala implementasi; 6) Kondisis sosial, ekonomi dan politik: kurangnya pemahaman sasaran kebijakan terhadap program yang diluncurkan.

Kata Kunci : Implementasi E-Government, Faktor yang mempengaruhi, E- Channel BPJSTK