Penelitian ini mengkaji tindak pidana narkotika yang sekarang ini telah menyebar luas di berbagai wilayah termasuk di Kabupaten Purbalingga. Kabupaten Purbalingga yang termasuk kota kecil dan masih belum banyak tempat keramaian seperti hiburan malam, tempat wisata, mall dan sebagainya sudah terpapar narkotika yang menandakan bahwa tindak pidana narkotika di Indonesia sudah mengkhawatirkan, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan agar tidak terus menyebar dan upaya pemberantasan agar tindak pidana narkotika dapat ditindak secara hukum pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji mengenai bagaimana BNN Kabupaten Purbalingga menjalankan kewenangannya dalam menanggulangi tindak pidana narkotika sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer, diperoleh melalui wawancara di BNN Kabupaten Purbalingga dan data sekunder, diperoleh dari dokumen resmi, buku dan jurnal.
Hasil dari penelitian ini adalah dalam tiga tahun terakhir aparat penegak hukum telah mengamankan 65 tersangka dari 38 kasus. Oleh karena itu BNN Kabupaten Purbalingga menjalankan strategi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Upaya pencegahan dilakukan melalui program Desa Bersinar dan Pembentukan Pegiat Anti Narkotika. Sedangkan dalam bidang pemberantasan dilakukan melalui memperkuat kerjasama dengan Polres Purbalingga dan pelaksanaan asesmen terpadu.
Berdasarkan strategi yang dijalankan terebut, terdapat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Kendala dalam bidang pencegahan meliputi kurangnya partisipasi dari masyrakat dalam pencegahan Tindak Pidana narkotika, kurangnya penyuluh untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya Narkotika. Dalam bidang pemberantasan, terdapat kendala berupa sulitnya mengungkap kasus Tindak Pidana Narkotika karena menggunakan sistem yang rapi.