Tindak pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang tengah banyak mendapat perhatian masyarakat dunia salah satunya terjadi di Myanmar, menyangkut isu diskriminasi terhadap etnis Rohingya yang meluas menjadi praktik kekerasan, penjarahan, kejahatan seksual, hingga pembakaran pemukiman warga sipil oleh militer Myanmar yang berlangsung sejak Oktober 2016 hingga Januari 2017 dan kembali pecah pada Agustus 2017 dan belum menemui resolusi hingga saat ini (2023). Berbagai respons komunitas internasional muncul menanggapi isu kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Myanmar, salah satunya Republik Gambia, melalui pengajuan gugatan kepada Mahkamah Internasional pada 11 November 2019, berdasar atas pengaturan yang termuat dalam Konvensi tentang Penghindaran dan Kejahatan Genosida 1948. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung melihat Myanmar sebagai pihak pelaku tindak kejahatan genosida sebagaimana gugatan oleh Gambia, penelitian ini justru akan berfokus pada pembahasan tentang latar belakang resistensi pemerintah Myanmar terhadap upaya internasionalisasi baik melalui tuduhan maupun pengajuan gugatan oleh pihak luar terkait isu Rohingya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi sikap pemerintah Myanmar dalam menolak gugatan Gambia atas tidak pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk kejahatan genosida terhadap etnis Rohingya kepada Mahkamah Internasional. Merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan, observasi, dan wawancara dengan bersumber pada data sekunder. Adapun hasil dan temuan dari analisis pada penelitian ini adalah bahwa latar belakang yang mendasari sikap Myanmar di antaranya yaitu kesenjangan dan konflik domestik antar etnis di negara bagian rakhine, ancaman keamanan dan integrasi nasional dari kelompok militan rohingya, dan intervensi pihak internasional dalam konflik domestik dan isu kedaulatan negara. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan dengan topik mengenai konflik dan hak
asasi manusia, secara lebih spesifik berkaitan dengan isu Rohingya dan Myanmar.