Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penambangan galian C di Ngawi berdasarkan asas kearifan lokal yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap korban kerusakan lingkungan dari penambangan Galian C ilegal di Ngawi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Jenis data adalah data primer dan data sekunder. Sumber data adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari sumber hukum primer, hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Lokasi penelitian di Kecamatan Widodaren Dan Kecamatan Kendal Sidorejo Kabupaten Ngawi. Metode analisis data adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menjelaskan penambangan galian C di wilayah Widodaren dan Kendal tidak sesuai dengan asas kearifan lokal yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (l) tentang lingkungan hidup. Para penambang belum sepenuhnya mematuhi segala aturan-aturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan melakukan perijinan sebelum melakukan penambangan. Kearifan local pada pertambangan tidak diterima dalam kebijakan daerah karena keterbatasan kewenangan daerah dalam sektor tersebut. Sehingga kearifan local dalam hukum daerah justru terdapat pada kewenangan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup. Dimana para penambang mengurus ijin melalui ijin dari Desa kemudian diajuakan ke Pemerintah Kabupaten sebagai dasar rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi mengesahkan ijin pertambangan bagi pengusaha tambang. Pihak Dinas lingkungan hidup berupaya melakukan tindakan pencegahan bagi penambang illegal dengan melakukan himbauan secara langsung dan tertulis kepada para penambang. Pemerintah memberikan bentuk perlindungan hukum preventif yaitu memberikan hak terhadap masyarakat di sekitar tambang, agar dikelola dengan baik, dengan demikian masyarakat dan pengusaha pertambangan dapat bekerjasama, saling menjaga, mengawasi. Dinas L.H Ngawi juga mengupayakan perlindungan bentuk represif yaitu menindak tegas pelaku kejahatan pertambangan illegal atau tidak berijin akan memproses sesuai dengan hukum yang berlaku.