Penulisan hukum ini memuat tujuan dalam menjawab pokok permasalahan mengenai bentuk perubahan tata kelola kehutanan pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja serta menganalisis hambatan yang dihadapi dalam mengelola hutan guna mewujudkan konsep Sustainable Forest Management atau dikenal dengan Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) atau Hutan Berkelanjutan (PHB). Penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan bahan yang digunakan, yaitu dengan studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah dengan metode silogisme melalui pola pikir deduktif. Hasil penelitian antara lain; UndangUndang Cipta Kerja merubah beberapa pasal pada Undang-Undang Kehutanan di antaranya adalah modifikasi skala kawasan hutan yang ditetapkan, kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam memberikan persetujuan alih fungsi wilayah hutan, dan perubahan fungsi hutan yang mengarah pada eksploitasi kawasan hutan lindung. Pergantian ketentuan Undang-Undang Kehutanan tentu memberikan dampak bagi hutan. Hal ini sejalan dengan tujuan Pemerintah Indonesia menginisiasi sektor kehutanan ke dalam sebuah Undang-Undang Cipta Kerja adalah untuk memudahkan alur perizinan guna meningkatkan investasi di Indonesia. Permasalahan eksploitasi sumber daya hutan yang disebabkan ulah manusia masih menjadi hambatan utama yang harus ditangani mengingat hutan mempunyai andil yang besar dampaknya pada aspek kehidupan, lingkungan hidup, dan pembangunan.