Penelitian Hukum ini bertujuan untuk menjelaskan terkait dengan penerapan prinsip Business Judgment Rule sebagaimana yang dikemukakan pada Pasal 97 ayat (5) undang-undang perseroan terbatas sebagai salah satu hal yang dapat melindungi direksi BUMN persero dari pertanggungjawaban pribadi direksi. Selain itu juga menelaah beberapa putusan pengadilan yang menggunakan pendekatan Business Judgment Rule untuk menentukan pertanggungjawaban direksi. Penulisan artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif, menggunakan sumber hukum primer yang sifatnya otoritatif yakni UU PT, UU BUMN, dan UU Keuangan negara, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Menggunakan pola deduktif sebagai metode analisis dengan menghubungkan premis mayor dan minor untuk mendapatkan kesimpulan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undagan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Berdasarkan penelitian hukum dan pembahasan, didapat hasil bahwa, Pertama Penerapan Business Judgment Rule dapat ditemukan dalam beberapa pasal di Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tepat nya pasal 97 ayat (5), dimana jika diuraikan terdapat 4 unsur-unsur yang harus dipenuhi yakni 1) Kerugian tersebut bukan karena kelalaian/kesalahan 2) telah melakukan pengurusan dnegan prinsip kehati-hatian dan itikad baik 3) tidak ada konflik kepentingan 4) sudah ada tindakan preventif sebelumnya, unsur tersebut harus dibuktikan seluruhnya agar Direksi BUMN mendapat perlindungan bebas dari tanggung jawab pribadi. Kedua, Prinsip ini baru bisa digunakan apabila hakim menjadikan prinsip ini sebagai pendekatan pada pertimbangan hukum hakim nya. Sebagaimana bahan yang dikumpulkan, putusan yang menggunakan BJR dimana Hakim tidak menemukan kesalahan Tindak Pidana Korupsi dan putusan yang BJR nya diabaikan oleh hakim adalah dikarenakan unsur kesalahan dalam tindak pidana terpenuhi. Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa, Penerapan pasal 97 ayat(5) UUPT yang merupakan Prinsip Business Judgment Rule bisa menjadi indikator dalam menentukan apakah tindakan direksi tersebut merupakan keputusan bisnis yang dilakukan dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab atau keputusan atas dasar kelalaian dan perbuatan melawan hukum