ABSTRAK

Mohammad Umar Syaiful Nashir. 2023. E0019267. TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM SERTIPIKAT TANAH HAK MILIK DALAM BENTUK ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI ATR/Ka BPN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG SERTIPIKAT ELEKTRONIK. Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum sertipikat tanah elektronik dan implementasi hukum penggantian sertipikat fisik menjadi sertipikat tanah elektronik apabila terdapat sertipikat ganda. Metode penelitian yang digunakan ialah hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan yang bisa diambil dari hasil penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 akan berlaku berdampingan dalam keabsahan sertipikat tanah elektronik dan penyelenggaraan pendaftaran tanah di Indonesia. Implementasi dari Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 dalam Pasal 16 dilakukan secara bertahap dan baru dilakukan dengan sistem pilot project di Jakarta dan Surabaya yang infrastruktur dan masyarakatnya sudah siap. Mekanisme dari penggantian sertipikat fisik menjadi elektronik salah satunya adalah dengan melakukan validasi melalui data pemegang hak, fisik, dan yuridis. Apabila setelah dilakukan validasi tersebut terdapat adanya sertipikat ganda, maka akan ditinjau mana sertipikat yang sah dan memiliki kekuatan hukum berdasarkan tahun terbitnya.

ABSTRACT

Mohammad Umar Syaiful Nashir. 2023. E0019267. TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN HUKUM SERTIPIKAT TANAH HAK MILIK DALAM BENTUK ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI ATR/Ka BPN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG SERTIPIKAT ELEKTRONIK. Legal Writing (Thesis) Faculty of Law, Sebelas Maret University.

This study aims to determine the legal force of electronic land certificates and the evidentiary strength of electronic land certificates in the event of a case in court. The method used is normative law with a statutory regulation approach. The conclusions that can be drawn from the result of this study are Government Regulation Number 24 of 1997, Regulation of the State Minister of Agrarian Affairs Number 3 of 1997 and Minister of Agrarian Spatial Planning/Head of National Land Agency Regulation Number 1 of 2021 will apply side by side in the validity of electronic land certificates and the implementation of land registration in Indonesia. Implementation of the Regulation of Minister of Agrarian Spatial Planning/Head of National Land Agency Number 1 of 2021 Article 16 will be carried out gradually and only carried out with pilot project system in Jakarta and Surabaya where the infrastructure and people were ready. One of the mechanism of changing a paper certificate into an electronic certificate is by validating it trough data on the rights holder. When after the validation there are multiple certificates, it will be reviewed which certificate are valid and have legal force based on the year of the publication.