Adanya otonomi daerah menciptakan sistem desentralisasi fiskal dalam pengelolaan keuangan pada suatu daerah. Kemampuan keuangan suatu daerah yang baik akan berdampak pada pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah. Kemampuan keuangan daerah dapat ditinjau melalui berbagai indikator, salah satunya adalah kemandirian keuangan daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan dan pengaruh dari pajak daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK), serta investasi terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Data penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan data investasi berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) pada kabupaten/kota di Provinsi DIY. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode regresi data panel sebanyak 65 data observasi, yang terdiri dari data cross section pada empat kabupaten dan satu kota di Provinsi DIY dan data time series dari tahun 2008 - 2020. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Fixed Effect Cluster.

            Hasil penelitian ini adalah rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi DIY selama tahun 2008 - 2020 berada pada kategori tidak mandiri dan kurang mandiri. Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman berada pada kategori kurang mandiri dengan pola hubungan konsultatif, sedangkan Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul berada pada kategori tidak mandiri dengan pola hubungan instruktif. Hasil uji t-statistik menunjukkan bahwa pajak daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada tahun 2008 – 2020.  Rekomendasi atau saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah mendorong kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi untuk meningkatkan pajak daerah, mengalokasikan DAK dengan baik dan tepat sasaran sehingga mendorong pembangunan sumber-sumber daya di daerah, evaluasi kebijakan investasi secara berkala, dan memanfaatkan teknologi informasi untuk memperkenalkan peluang investasi pada masyarakat luas.