Penelitian ini didasari adanya pentingnya optimalisasi pelaksanaan fungsi utama humas pemerintah. Kemudahan aksesibilitas, jangkauan dan keterbukaan platform media sosial menciptakan ruang publik antara pemangku kepentingan dan organisasi. Media sosial harus dipantau dan dikendalikan karena terlihat oleh publik dan dapat menjadi sangat serius jika tidak diidentifikasi dan dikelola dengan benar. Sehingga menjadi urgensi tersendiri untuk diteliti sebagai dukungan Humas Ditjen Imigrasi dalam melaksanakan fungsi Government Public Relations.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran Ditjen Imigrasi dalam melaksanakan Government Public Relations serta strategi komunikasi Ditjen Imigrasi dalam pengelolaan media sosial. Peneliti menggunakan konsep Government Public Relations dari Mordecai Lee dan Social Media-Based Government dari Gohar F. Khan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Informan ditentukan secara purposive sampling dan berjumlah 9 orang yang merupakan pegawai sub bagian Humas Ditjen Imigrasi. Metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumen. Validitas data menggunakan triangulasi sumber data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa humas Ditjen Imigrasi cenderung melakukan konsep Media Relation, Public Reports, dan Respossiveness to the public dalam perannya melakukan Government Public Relations. Pengelolaan media sosial dengan menerapkan budaya sharing (S), transparency (T), openness (O), and collaboration (C) dengan menggunakan model pemanfaatan media sosial, yaitu: Tahap Sosialisasi Informasi, Tahap Kolaborasi Massal, dan Tahap Transaksi Sosial dengan Tahap Sosialisasi Informasi menjadi paling dominan.