Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis mengenai potensi dan kelangsungan penggunaan energi terbarukan khususnya energi surya atap sebagai pembangkit listrik serta fungsi dari peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan pengelolaan pembangkit listrik tenaga surya atap yang ramah lingkungan. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan bahan yang digunakan, yaitu dengan studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah metode silogisme melalui pola pikir deduktif. Hasil penelitian antara lain; energi surya di Indonesia mempunyai potensi sangat besar untuk dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, namun kelangsungan mempunyai beberapa hambatan seperti permasalahan kebijakan, mahalnya komponen PLTS, dan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh PLTS. Fungsi peraturan dalam pengelolaan PLTS antara lain sebagai landasan hukum, menjaga kesesuaian arah tujuan dari pengembangan PLTS, serta melestarikan fungsi lingkungan hidup.