Penelitian ini bertujuan mengetahui lebih dalam dampak ekonomi suatu kebijakan dengan menganalisis implementasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2017 tentang pencabutan izin gangguan di Surakarta yang berlaku sejak 30 Maret 2017 hingga saat penelitian ini dilakukan, dengan berfokus pada tiga aspek yang menjadi dampak pencabutan izin gangguan. Penelitian ini berbentuk deskriptif kuantitatif dengan menggambarkan permasalahan yang terjadi dan menganalisis data yang diterjemahkan dalam angka agar lebih mudah dalam menghitung dampak ekonomi yang terjadi. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan bahwa dampak kebijakan ini diantaranya adalah dampak langsung, tidak langsung, dan induksi. Terkait dampak langsung, masyarakat merasakan adanya penurunan kesempatan kerja, juga menurunnya tingkat pendapatan, serta menurunnya kondisi sosial dan lingkungan. Kemudian dampak tidak langsung yang dirasakan masyarakat yakni dengan menurunnya penjualan, lalu menurunnya tingkat harga, kemudian menurunnya tingkat mutu dan jumlah barang atau jasa, namun terdapat pula peningkatan dalam segi penyediaan properti. Sedangkan dampak efek induksi dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan pengeluaran rumah tangga dan penurunan tingkat pendapatan. Maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan Permendagri Nomor 18 Tahun 2017 tentang pencabutan Izin Gangguan mampu memberikan dampak negatif pada perekonomian maysarakat Surakarta baik secara langsung, tidak langsung maupun secara induksi.

Kata kunci: Analisis implementasi kebijakan, pencabutan izin gangguan, dampak ekonomi, dampak langsung, dampak tidak langsung, dampak induksi.