Pandemi Covid-19 menyebabkan objek wisata Pantai Klayar ditutup. Kebijakan penutupan tersebut berimbas pada hilangnya pekerjaan dan pendapatan masyarakat yang bekerja di sektor wisata. Guna mengatasi permasalahan tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan Tatanan Kenormalan Baru Pariwisata untuk di implementasikan di Pantai Klayar. Tujuan Impelementasi kebijakan tersebut adalah agar masyarakat dapat bekerja dan beraktivitas kembali. Maka perlu adanya campur tangan dari pemerintah desa dan masyarakat agar tujuan implementasi kebijakan dapat tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dari Pemerintah Desa Sendang dan Pokdarwis dalam mengimplementasikan kebijakan Tatanan Kenormalan Baru Pariwisata Pantai Klayar. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat ketaatan wisatawan Pantai Klayar terhadap kebijakan. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan untuk teori menggunakan teori struktural fungsional Talcott Parsons dengan Skema AGIL nya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran dari Pemerintah Desa Sendang dan Pokdarwis dalam implementasi Tatanan Kenormalan Baru harus memenuhi empat fungsi, yakni Adaptation atau penyesuaian terhadap kebijakan, Goal Attainment atau adanya tujuan bersama yang harus dicapai sebagai motivasi atas tindakan, Integration atau keharusan untuk mengatur hubungan antar bagian, dan terakhir Latency yang merupakan pemeliharaan pola agar kebijakan tetap lakukan dan ditaati. Sedangkan wisatawan yang datang ke Pantai Klayar dapat dikatakan belum sepenuhnya menaati Tatanan Kenormalan Baru Pariwisata. Seperti masih bergerombol, menyalahgunakan fasilitas cuci tangan, serta masih menanggalkan masker.

Kata Kunci: Peran, Pemerintah Desa, Pokdarwis, Tatanan Kenormalan Baru