Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah guna pengadaan aset yang dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang. Proses penganggaran belanja modal merupakan tahapan yang sangat penting dalam sistem pengelolaan anggaran belanja modal daerah. Alokasi belanja modal pemerintah daerah disesuaikan dengan kebutuhan atas infrastruktur sebagai sarana prasarana penunjang aktivitas bagi publik sehingga belanja modal dapat menggambarkan kebijakan pemerintah daerah atas pembangunan yang terjadi di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai bagaimana prosedur pengelolaan belanja modal Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dengan pengolahan data primer berupa observasi, survei, dan wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari Laporan keuangan Kabupaten Sukoharjo. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pengelolaan belanja modal didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.