Giri Prasnowo Aji V0720041 “Sistem Penatausahaan Pengeluaran Kas Melalui Aplikasi SIPKD di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri”.

Laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Manajemen Administrasi Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2023. 104 Halaman. 

Keuangan daerah sangat penting untuk mendukung pembiayaan seluruh kegiatan pemerintahan daerah. Keuangan daerah harus dikelola secara tertib untuk menjamin salah satu prinsip good governance yaitu prinsip akuntabilitas, maka dari itu pemerintah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Salah satu penerapan SPBE berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah adalah membuat SIPKD. SIPKD dalam pengelolaan keuangan daerah salah satu fungsinya adalah digunakan untuk penatausahaan pengeluaran kas. Kegiatan penatausahaan pengeluaran kas meliputi penyediaan dana (SPD), permintaan pembayaran (SPP), perintah membayaran (SPM), dan pencairan dana (SP2D). BPKD Kabupaten Wonogiri menggunakan aplikasi SIPKD sebagai alat pendukung dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah, BPKD Kabupaten Wonogiri berperan sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) yang memiliki kewenangan dalam perumusan atau perencanaan APBD, pelaksanaan APBD, dan pertanggungjawaban APBD. 

Dengan latar belakang diatas maka rumusan masalahnya yaitu, ”Bagaimanakah Sistem Penatausahaan Pengeluaran Kas Melalui Aplikasi SIPKD di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri?” dan ”Apa saja kendala yang ditemui dalam penerapan Sistem Penatausahaan Pengeluaran Kas Melalui Aplikasi SIPKD di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri?”. 

Jenis pengamatan yang dilakukan dalam penulisan tugas akhir ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan atau menjelaskan bagaimana Sistem Penatausahaan Pengeluaran Kas Melalui Aplikasi SIPKD di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri sesuai fakta dalam pengamatan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Pengamatan ini dilakukan selama lima minggu dan memperoleh kesimpulan bahwa aplikasi SIPKD salah satunya digunakan untuk penatausahaan pengeluaran kas diantaranya pengajuan SPP yang dilakukan setiap SKPD, penerbitan SPM yang dilakukan setiap SKPD, serta penerbitan SP2D yang dilakukan oleh BPKD Kabupaten Wonogiri. Aplikasi SIPKD sangat membantu pegawai dalam kegiatan penatausahaan pengeluaran kas di BPKD Kabupaten Wonogiri secara efektif. Namun, masih perlu ada peningkatan pada aplikasi dan jaringan internet agar kinerja aplikasi SIPKD dapat dimaksimalkan lagi.