Penelitian ini berupaya untuk melihat responsivitas pelayanan publik yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan melalui kerangka monitoring kebijakan pada kejadian Kasus Anak Pejabat yang viral di media sosial. Kasus Anak Pejabat ini meruntuhkan kepercayaan masyarakat kepada institusi DJP. Metode yang digunakan adalah analisis sentimen dengan algoritma Naïve Bayes Classifier menggunakan aplikasi RStudio. Pengambilan data dimulai pada tanggal 23 Februari hingga 8 Maret 2023 dan menghasilkan 2.959 data teks. Hasil performance matrix ini adalah 94,7 persen dan persentase polarisasi sentimen negatif dan positif serta netral yang terbentuk berturut-turut yaitu 44, 26, dan 30 persen. Analisis monitoring kebijakan menggunakan kerangka Dunn dengan memanfaatkan data yang sudah diolah. Berdasarkan analisis monitoring, hasil penelitian menunjukkan bahwa DJP dan Kemenkeu melakukan tindakan cepat dalam menanggapi permasalahan integritas dalam birokrasi. Tindakan ini diambil dengan menerima tekanan dari masyarakat yang menjadi sumber untuk menghasilkan kebijakan publik. Dengan memanfaatkan digitalisasi dan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi secara luas, pemerintah dapat menjaga citra publik yang baik, memperkuat kepercayaan, dan memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat.