Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan e-court pada persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan teori hukum Lawrence M. Friedman dan mengetahui hambatan dalam penerapan e-Court pada persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dan solusi terhadap hambatan tersebut.

Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan jenis data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan melalui wawancara dan data sekunder yang didapat dari peraturan perundang-undangan. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif-analitik.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M Friedman, keberlangsungan e-court pada persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta telah berjalan dengan efektif. Dibuktikan dari Struktur hukum yaitu Pengadilan Yogyakarta mencakup 14 daerah Yurisdiksi hukum dengan terciptanya pengadilan yang integritas dan menjadi zona bebas korupsi. Substansi hukum pada e-court telah berkembang dengan komprehensif berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 atas perubahan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Budaya hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta terlihat dari pengetahuan hakim mengenai e-court yang sudah memahami peraturan dan tata cara e-court dengan ditunjang dengan aplikasi pelayanan e-court. Adapun kendala yang menjadi faktor penghambat yaitu diantaranya Kendala teknis pada layanan Sistem Informasi Pengadilan (SIP) e-court, Penginputan berkas yang memakan waktu, hakim tidak dapat melihat gestur pada saat pemeriksaan secara elektronik, ketidakpahaman sumber daya manusia, dan Ancaman kemunculan hacker.