Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui alasan pengajuan permohonan Praperadilan tentang sah atau tidak sahnya penetapan status Tersangka terhadap putusan Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2021/PN.Wat sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP dan ketentuan lain yang berkaitan dengan Praperadilan dan juga untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memeriksa dan memutus perkara praperadilan tentang keabsahan penetapan tersangka dalam putusan tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan kasus (case approach). Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis kualitatif yang menggunakan pola pikir deduktif.

Lembaga Praperadilan merupakan bagian dari Pengadilan Negeri yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka/terdakwa. Pengaturan tentang Praperadilan tercantum dalam Pasal 77 KUHAP yang menjelaskan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi orang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Dari hasil penelitian, alasan pengajuan permohonan praperadilan tentang sah atau tidak sahnya penetapan status tersangka terhadap Putusan Praperadilan No. 2/Pid.Pra/2021/PN.Wat telah sesuai dengan ketentuan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2016. Tetapi, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 77 KUHAP. Hal-hal yang menjadi pertimbangan hukum hakim hanya didasarkan pada ditemukannya satu alat bukti berwujud keterangan saksi sedangkan yang lain dianggap tidak memenuhi syarat sehingga tidak digunakan oleh hakim. Oleh sebab itu, perlu adanya menyiapkan perangkat hukum acara praperadilan dalam bentuk Undang-Undang yang dapat memastikan pelaksanaan proses praperadilan dapat dilakukan dengan fair dan akuntabel.